Ooh..Pengelolaan Keuangan Desa Yang Baru

Beberapa bulan kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merampungkan Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kabarnya permendagri ini telah dinyatakan berlaku untuk tahun anggaran 2019 mendatang. Ini juga secara otomatis menghapus permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sebagai salah satu regulasi yang telah amat diakrabi oleh perangkat desa selain Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Boleh dikata dengan keluarnya permendagri ini, asas pemerintahan desa yang ingin dibawa ke arah professionalitas kerja tiap bagiannya, nampak menjadi aturan mendasar yang kini harus dilakoni dan dipelajari cepat oleh tiap perangkat desa.

Berbeda dari permendagri 113 tahun 2014 yang cenderung hanya menjadikan jagoan pada tritunggal kades, sekdes dan bendahara, permendagri 20 ingin membawa seluruh kepala urusan, kepala seksi hingga kepala kewilayahan (kepala dusun) menjadi pemegang amanah kerja yang benar-benar berfungsi di desa.

Hal lainnya seperti tugas-tugas kebendaharaan yang dahulu berada dan dikuasai oleh bendahara, kini diserahkan penugasannya kepada pemegang amanat semestinya di seorang kepala urusan (Kaur) bagian keuangan. Posisi bendahara sendiri tampaknya tetap diperbolehkan, sebagai unsur staf yang membantu tugas-tugas si bos Kaur Keuangan.

Bila melihat permendagri 113 sebelumnya, posisi Kaur, terutama Kaur Keuangan memang tidak terlalu difungsikan. Malah tidak menjadi bagian dalam unsur Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Penjabaran posisinya di desa memang berada untuk membantu fungsi-fungsi sekretaris, dan agak berbeda dari fungsi tugas kepala seksi (kasi) yang memang berada membantu Big-Bos Kades. Akan tetapi, penyebutan posisi bendahara sebagai bagian PTPKD, justru merancukan tugas pembantuan ini dan memosisikan bendahara memiliki fungsi tugas yang jauh lebih besar dari bosnya dari dulu, si Kaur Keuangan.

Pada Permendagri 20 ini sebutan PTPKD itu sedikit mengalami penggubahan. Posisi Kades tetap jadi Big-Bosnya Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang memberikan sebagian kuasanya itu ke Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dikoordinasikan oleh Sekdes.

Ini sedikit berbeda dari permendagri 113 yang hanya menggunakan kata membantu tugas-tugas si Big Boss Kades. Selain itu yang juga menghilang adalah kata ‘teknis’. Kenapa? Ya itu tadi, barangkali untuk menjadikan lebih banyak jagoan di desa.

Lalu siapa pelaksana teknisnya? Berdasarkan permendagri 20 berada di tangan Kepala Kewilayahan alias Kadus, sebagai unsur Tim Pelaksana Kegiatan untuk Pengadaan Barang/Jasa di desa. Seberapa Efektif? Masih menunggu penerapan, jadi kita tunggu tanggal mainnya.

Segi yang menarik dalam permendagri 20 ini, karena posisi kaur setidaknya sudah disebut-sebut, bersamaan kedudukannya dengan posisi para kasi. Bila keanggotaan PTPKD dalam permendagri 113 hanya menyebut Sekdes, Kasi dan Bendahara, posisi PPKD dalam permendagri 20 telah menyebut pula para kaur dan kasi, malah mengembalikan hak kekuasaan Kaur Keuangan yang dulu amanat kuasanya diserahkan kepada bendahara.

Dahulu ada anekdot yang sering terdengar begini, andai di desa hanya ada kades, sekdes dan bendahara, maka pemerintahan desa telah dapat dijalankan dengan seluruh aktifitas kerja bagian-bagiannya.

Sistem manajerial, hubungan eksternal, dan penyelesaian permasalahan warga ditangani Kades, administrasi kependudukan dan tugas-tugas kantor menjadi tanggungan sekdes, dan masalah duit serta pemasukan dan pengeluaran jadi urusan bendahara.

Sekarang hal itu tentu tak lagi bisa diterapkan. Kian hari aktifitas di desa semakin bertambah dengan tugas-tugas pelayanan kemasyarakatan, dan harapan Jokowi – JK dalam slogan Desa Membangun Indonesia, telah dan terus menumbuhkan desa-desa agar benar-benar berdaulat dalam tata pemerintahan negara mungil dengan semua instrumen yang dibutuhkannya.

Setiap tahun desa-desa telah menerima anggaran yang besar dari negara, ada beberapa bahkan yang menembus angka miliaran, dengan harapan agar terjadi progres dan proses percepatan pembangunan yang signifikan.

Dua hal yang ditakuti dari perbendaharaan kata ‘desa’, yakni migrasi dan kemiskinan dalam angka-angka BPS, diharapkan tidak lagi timbul dalam tahun-tahun mendatang atau setidaknya dapat berkurang drastis.

Sejalan dengan itu upaya untuk memajukan desa-desa terus dilakukan, tetapi tidak dalam bentuknya sekedar sebagai amatan terhadap desa-desa. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setidaknya juga menunjukkan itikad baik negara dalam kehendaknya untuk melihat desa-desa menjalankan pembangunan berdasarkan persepsi-persepsi kemajuan mereka sendiri.

Dalam bahasa kerennya, desa tak lagi dijadikan sebagai objek tetapi dianggap sebagai subjek pembangunan. Mereka ingin dibuat berada dalam kemajuan, tetapi persepsi kemajuan itu dibincangkan terlebih dahulu.

Caranya? Desa-desa diserukan untuk menurunkan pedoman berdasarkan amanat undang-undang ini, dalam dua azas utama yang telah menjadi perjuangan para aktivis desa agar dapat termuat dalam bahasa regulasi.

Dua asas itu yakni rekognisi dan subsidiaritas. Pengertiannya bisa dibaca di undang-udang desa. Intinya dua asas itu, membuat desa-desa dapat mengkreasi bentuk hak dan kewenangannya yang khas, yang disebut kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa.

Sayangnya sejak disahkan, dua asas ini masih sulit diturunkan hingga dijabarkan oleh desa-desa. Persoalannya karena mengharapkan kemandirian dari mereka yang masih menganggap diri butuh tempat bergantung, seperti menyuruh bayi untuk belajar berjalan. Asal bayinya punya kaki dan kesehatannya terjaga, saya kira suatu saat pasti berhasil, tetapi pasti butuh proses dan syarat-syarat yang cukup.

Nah, persyaratan ini tampaknya kurang dapat dikreasi dalam regulasi-regulasi yang hadir sebelum munculnya Permendagri 20 tahun 2018 ini. Jadi boleh dikata, upaya untuk melakukan percepatan terhadap desa-desa agar memiliki daya, sudah nampak terlihat dalam permendagri ini, atau kalau tak bisa disebut, sedikit dipaksakan untuk dilaksanakan segera oleh desa-desa.

Imbas dari hadirnya permendagri ini di tiap kota/kabupaten dan desa saya kira akan cukup signifikan, terutama karena amanatnya bagi desa-desa untuk segera merampungkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa itu. Dari seluruh poin amatan, poin itu yang buat saya paling urgen, juga karena saya juga belum terlalu faham, pastinya.

Kabupaten dan desa dalam tahun ini, tampaknya harus meramu banyak perubahan dan terutama upaya peningkatan kapasitas untuk perangkat desa dan warganya, setidaknya agar saat permendagri ini telah diikuti, perangkat desa tak lagi kebingungan tentang fungsi tugas mereka atau apa yang harus mereka lakukan.

Beberapa persiapan tampaknya juga harus dilakukan terlebih dahulu, baik di tingkat kota/kabupaten juga desa-desa. Termasuk menggodok atau menggubah regulasi turunan yang bakal dibutuhkan untuk penerapan regulasi ini.

Usai membaca isi permendagri ini, saya mencatat regulasi-regulasi yang disebut harus disiapkan di kota/kabupaten juga desa-desa agar permendagri ini dapat lebih efektif berjalan di tahun 2019 mendatang. Beberapa di antaranya seperti di bawah ini;

Peraturan dan keputusan bupati/walikota turunan Permendagri 20 Tahun 2018

  1. Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa (Pasal 23, pasal 28, pasal 40, pasal 44).
  2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes setiap tahun anggaran (Pasal 31 ayat 2 dan 3).
  3. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Pasal 52)
  4. Panduan evaluasi rancangan perdes APBDes (Pasal 34 ayat 2 dan 3)
  5. Surat Keputusan Bupati ttng hasil evaluasi perdes APBDes (Pasal 35 ayat 1 – 5)
  6. Surat Keputusan Bupati ttng pembatalan APBDes [situasional] (Pasal 36 ayat 1).
  7. Surat Keputusan Bupati ttng pendelegasian evaluasi APBDes kepada camat atau sebutan lain (Pasal 37).

Perdes, Perkades dan Surat Keputusan Kades turunan Permendagri 20 Tahun 2018

  1. Perdes RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).
  2. Perdes APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2).
  3. Perdes pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e)
  4. Perdes Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f)
  5. Perdes kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 34 ayat 3 poin d)
  6. Perkades ttg penjabaran APBDes (Pasal 34, Pasal 38 ayat 3).
  7. Perkades ttg perubahan penjabaran APBDes sebelum Perdes perubahan APBDes [situasional] (Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3).
  8. Perdes perubahan APBDes [situasional] (mutatis mutandis –> pasal 38)
  9. Perkades perubahan APBDes [situasional] (Mutatis mutandis –> pasal 34)
  10. Perkades ttg dasar pelaksanaan APBDes yang tak disepakati BPD [situasional] (Pasal 32 ayat 4 dan 5).
  11. Surat keputusan Kepala Desa ttng pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD. (Pasal 7).
  12. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDes, beranggotakan unsur perangkat desa (Kepala Kewilayahan), lembaga kemasyarakatan, dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
  13. Berita Acara Musyawarah BPD (Pasal 34 ayat 3 poin g).
  14. Perdes Pertanggungjawaban realisasi APBDes bersamaan dan sebagai bagian dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pasal 70 ayat 1 – 3; Pasal 71 ayat 1).

Pasal-pasal terhapus dalam Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa berdasarkan Permendagri 20 tahun Tahun 2018 (Pasal 79 Bagian Penutup).

  1. Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5; ttng pembagian bidang-bidang dalam penyusunan RPJMDesa
  2. Pasal 40 ayat 2; ttng Komposisi TPKD
  1. Pasal 52 ayat 1; ttng koordinasi kades terhadap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan
  2. Pasal 54 ayat 2; ttng pelaksanaan program sektor yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat
  3. Pasal 57; ttng tugas TPKD
  4. Pasal 58; ttng penyusunan rencana kerja TPKD
  5. Pasal 60 ayat 4; ttng peserta bimbingan teknis oleh pemerintah, pemerintah povinsi atau pemerintah kabupaten.
  6. Pasal 62 ayat 2 dan 3; ttng dokumen kelengkapan administrasi kegiatan.
  7. Pasal 66 ayat 2; ttng jumlah dan swadaya masyarakat yg harus sesuai ketentuan RKPDes
  8. Pasal 69; ttng pengadaan barang dan jasa (krn ketentuan pasalnya telah tertuang dlm permendagri 20)
  9. Pasal 71; Rapat kerja pelaksanaan kegiatan yg dipimpin oleh Kades
  10. Pasal 72; Perihal bahasan dalam rapat kerja pelaksanaan kegiatan
  11. Pasal 79; Laporan TPKD scr langsung ke Kades.
  12. Pasal 81 ayat 3; Laporan TPKD ke Kades disaksikan BPD dalam Musdes Pelaksanaan Pembangunan Desa